Dividen BUMN diprediksi anjlok

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penurunan target setoran dividen itu berdasarkan perhitungan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2006 dan proyeksi 2007 seluruh BUMN yang ada.

"Pada rapat kerja dengan Panitia Kerja Komisi XI DPR, target itu dinilai agresif. Banyak aspek korporasi yang harus dipertimbangkan, yaitu bagaimana BUMN itu tetap bisa berkembang dan tetap memiliki kinerja bagus," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, kemarin.

Menneg BUMN Sugiharto mengatakan penurunan target setoran dividen 2007 dibandingkan dengan 2006 karena tahun ini terdapat akumulasi dari dividen tahun-tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan dari target dividen Rp13,86 triliun itu, kontribusi terbesar berasal dari PT Pertamina yang mencapai Rp6 triliun, PT Telkom Rp1,99 triliun, PT Bank BNI Tbk Rp1,25 triliun, dan PT BRI Tbk Rp1,21 triliun.

Selanjutnya PT Aneka Tambang Tbk memberikan kontribusi Rp260 miliar, PT Jamsostek Rp171,47 miliar, PT Perusahaan Gas Negara Tbk Rp144,67 miliar, PT Krakatau Steel Rp 143 miliar, dan PT Semen Gresik Tbk Rp140,28 miliar.

"Total setoran 10 BUMN itu mencapai Rp11,45 triliun atau 82,56% dari target penerimaan dividen RAPBN 2007."

Sugiharto menjelaskan target setoran dividen tahun depan tersebut berdasarkan RKAP 2007 yang disampaikan ke Kementerian BUMN melalui rapat umum pemegang saham.

"Setoran dividen tergantung kinerja BUMN. Untuk BUMN sehat, dividen yang dibagi 10 persen hingga 50%," ujarnya.

Sedangkan untuk BUMN asuransi sebesar 0%-30%. Untuk BUMN di mana saham pemerintah minoritas, dividennya sebesar 25%-30%.

107 BUMN untung

Dia memaparkan laba BUMN pada 2005 mencapai Rp24,94 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp29,07 triliun pada 2006.

"Dari 138 BUMN pada 2005, hanya 107 BUMN yang untung. Dari jumlah tersebut, hanya 80 perusahaan yang membagikan dividen."

Sugiharto juga mengungkapkan rencana pemerintah melepas sebagian saham di 10 BUMN untuk memenuhi target setoran privatisasi ke APBN yang ditargetkan mencapai Rp3,3 triliun pada 2006.

"Target setoran Rp3,3 triliun bisa tercapai, dan diarahkan melalui program penjualan saham perdana. Dengan membaiknya kinerja keuangan sejumlah BUMN, tidak berlebihan jika setoran yang ditargetkan itu dapat tercapai. Saya tidak ingin bicara detail BUMN yang akan diprivatisasi, tetapi diupayakan dari BUMN yang dianggap mudah masuk pasar."

Identifikasi BUMN yang akan dilepas dilakukan oleh Tim Kebijakan Privatisasi, yang keanggotaannya mungkin akan diatur dalam Keputusan Presiden.

Menkeu menyatakan pemerintah menghapus kewajiban PT Pertamina untuk membagikan dividen interim. Langkah itu bertujuan agar BUMN tersebut mampu membayar utang penerimaan Sumber Daya Alam pada 2005 yang nilainya mencapai Rp16,3 triliun

"Ketika bertemu, Pertamina sanggup mengangsur Rp500 miliar per bulan. Kami ingin BUMN itu mempunyai kemampuan yang lebih untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dividen interim tidak ditarik."

Selama 2003-2005, menurut Sri Mulyani, kewajiban Pertamina kepada pemerintah sebesar Rp26,3 triliun, sebaliknya utang pemerintah ke Pertamina Rp17 triliun. "Sebagian besar proyeksi keuangan Pertamina meleset, sehingga banyak klaim ke pemerintah maupun kepada perusahaan yang tertunggak."

Dia memberi contoh klaim Pertamina ke Depkeu pada 2003 mencapai Rp9,1 triliun. Sedangkan tagihan Pertamina ke PT PLN mencapai Rp14,6 triliun, akibat PLN mengalami kesulitan karena penundaan kenaikan tarif dasar listrik.

"Pertamina juga memiliki klaim ke TNI sebesar Rp1,9 triliun yang hingga kini belum dibayar."