PG BUMN tak punya sistem manajemen logistik

JAKARTA: Kementerian BUMN mengakui belum semua pabrik gula (PG) milik BUMN Gula memiliki sistem manajemen logistik tebang-angkut yang mendukung peningkatan rendemen (kadar gula dalam tebu) sebesar 1%.
Deputi Bidang Usaha Agro Kementerian BUMN Agus D. Pakpahan mengatakan dari 54 PG di empat BUMN gula terbesar pemilik lisensi impor yang tersebar di Jawa baru sekitar 60% yang sudah mulai ada koordinasi terkait manajemen logistik itu.
Padahal, Agus percaya, jika target kenaikan rendemen terealisasi produksi gula putih nasional dari hasil musim giling tahun ini mencapai 2,65 juta sampai 2,75 juta ton. Bila itu terjadi Indonesia tidak perlu lagi mengimpor gula putih.
`Khusus di Jawa Timur koordinasi di lapangan sudah jalan. Kami sendiri mengharapkan itu bisa menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Intinya bagaimana agar pada musim giling tahun ini tidak ada tebu yang menginap,` ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Agus menjawab kritik Jorge Chullen, satu konsultan pergulaan internasional yang mengamati pergulaan Indonesia, agar pemerintah segera turun tangan membenahi manajemen logistik tebang-angkut tebu pada musim giling tahun ini. [Bisnis, 25 April]
Chullen mengatakan banyak pemerintah abai pada pentingnya manajemen logistik. Bahkan ada semacam anggapan tugas pemerintah selesai begitu musim giling dimulai dan produksi gula berlangsung.
Jika sesudah itu muncul masalah dalam harga di pasar, pemerintah akan menggunakan solusi ad hoc seperti impor, operasi pasar dan sejenisnya.
`Ini sudah jamak di banyak negara. Tapi ini berawal dari abainya pemerintah pada saat musim giling,` tuturnya.
Selain itu, Chullen juga menyoroti rencana sejumlah BUMN gula di Indonesia mengalihkan orientasi produksinya dari gula jadi produk berbasis tebu seperti sirop dan alkohol.
Menurut dia, dalam situasi defisit gula 36% seperti dialami Indonesia, pilihan orientasi itu keliru.
Agus mengatakan dalam waktu dekat Kementerian BUMN akan menggelar pertemuan kedua dengan para Administratur (ADM) PG. Tujuannya untuk mematangkan kesepakatan yang diperoleh pada pertemuan pertama paruh Maret lalu di Surabaya
Sumber: Bisnis Indonesia.