Kalangan Komisi VI dorong PTPN XIII produksi biosolar

Hal tersebut dikemukakan oleh Sugihono Kartosuwondo (FPKS) anggota Panja Kelapa Sawit dan Karet Komisi VI DPR saat berdiskusi dengan jajaran PTPN XIII di Kantor Pusat, Pontianak baru-baru ini.

Sugihono mempertanyakan sejauhmana PTPN XIII dilibatkan dalam program konversi CPO dengan solar menjadi bio diesel.

"Apakah PTPN XIII sudah dilibatkan oleh Pertamina dalam pengadaan BBM Bio Diesel bersubsidi? Di sini seharusnya Meneg BUMN berperan untuk mengatur kerjasama interkoneksi antara Pertamina dengan PTPN, jikalaupun kendalanya soal biaya produksi, di situ ada dana subsidi BBM yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan jumlahnya cukup besar," ujar Sugihono seperti dikutip dari dpr.go.id.

Sugihono menyayangkan lambannya kinerja Meneg BUMN dalam mengatur kerja sama antar BUMN terkait ketersediaan bahan baku bio diesel.

Menurut sugihono, dalam rapat-rapat di komisi lain (Komisi VI) Pertamina sudah mengalokasikan harga kisaran Rp.2000/liter untuk bahan baku bio diesel.

"Lalu selama ini dari mana Pertamina mendapatkan bahan baku bio ciesel tersebut jika PTPN tidak dilibatkan," tanya Sugihono.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PTPN XIII Nur Hidayat menjelaskan bahwa pihaknya sewaktu menjabat di PTPN III pernah difasilitasi Meneg BUMN untuk menjalin kerja sama dengan pihak PLN terkait program konversi BBM dari minyak nabati (CPO).

"Sebagai tindak lanjutnya kami memproduksi Pure Palm Oil (PPO) yang khusus untuk dikonversi menjadi bio diesel. Kami sudah memiliki 2 unit khusus memproduksi biodiesel dengan kapasitas 20.000 liter/hari tiap unitnya. Namun kami terkendala dengan biaya produksi yang tinggi sehingga harga jual PPO justru lebih mahal dibanding CPO, karena itulah PLN tidak berani membeli, " ungkap Nur.

Nur Hidayat menambahkan, program bio fiesel bisa berjalan jika pada saat harga CPO sedang turun seperti sekarang, namun bisa kembali terhenti (off) ketika harga CPO naik.

Pihaknya juga mengakui jika BUMN yang memproduksi CPO (PTPN) hanya mampu mensuplai 10% kebutuhan pasar, selebihnya 90% masih dikuasai swasta.

Kalangan DPR gusar aset PTPN II diserobot

Jakarta (ANTARA News) - Sukur Nababan anggota Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN Komisi VI DPR RI gusar dengan diserobotnya aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN II)  oleh pihak-pihak tertentu.

"Itu bukan tugas Direksi PTPN saja. Masalah ini menyangkut Kementerian BUMN, aparat hukum, keamanan, macam-macam maka harus ada koordinasi. Dalam kasus ini kelihatannya negara sudah tidak ada, dibiarkan," katanya usai meninjau lahan PTPN II di Medan, Sumut, Rabu pekan ini seperti dikutip dari laman web resmi Dpr.go.id.

Ia bersama Tim Kunjungan Kerja Panja melihat langsung lahan dikapling dan dipagar beton dengan luas yang sebagian mencapai ribuan meter.

Tim yang dipimpin Sekretaris Panja Lili Asdjudireja dan sejumlah anggota diantaranya Marzuki Daud (FPG), Ferrari Romawi (FPD) dan Nasril Bahar (FPAN) meninjau lokasi bersama Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution.

Ida Ria, anggota Panja dari F-PD mengaku prihatin melihat puluhan batang pohon kelapa yang menjulang tinggi tapi dalam kondisi kering terkena zat kimia.

Lahan ini kemudian ditanam jagung dan tanaman lain oleh penyerobot.

"Penegak hukum kok tidak melakukan sesuatu," tandasnya.

Kehadiran para penyerobot menurut Dirut PTPN II diduga digerakkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai lahan bernilai ekonomi tinggi karena berada tidak jauh dari Bandara Internasional Kualanamu.

"Banyak pekerja PTPN datang dari Jawa tidak bisa mempertahankan tanah yang telah ditempatinya. Padahal nenek moyang merekalah yang datang dari Jawa membuka kebun ini. Sekarang orang yang tak jelas bisa masuk menguasai bukan sekedar untuk rumah, tapi luas sekali dan sulit memintanya kembali," tutur dia.