Pemerintah Didesak Stop Impor Gula Rafinasi

JAKARTA – Pemerintah diminta menghentikan impor gula rafinasi demi menyelamatkan industri gula nasional yang kini dalam kondisi gawat  darurat.

Gula  rafinasi kini telah merembes ke rumah tangga dengan harga yang relatif lebih murah, hingga mengakibatkan  gula lokal  menumpuk di gudang karena  tidak laku dipasarkan.

Demikian dikatakan Subiyono, Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI) dalam saresehan industri gula yang bertemakan ‘Prospek  Industri Gula Indonesia di Era Pemerintahan Baru yang digelar PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara, di Jakarta, Kamis (30/10).

“Industri gula nasional kini berada dalam kondisi gawat darurat, menuntut adanya tindakan penyelamatan jangka pendek dengan menyetop impor gula rafinasi yang kini sudah merembes ke rumah tangga,” katanya.

Dalam saresehan yang dihadiri sejumlah direksi  PT Perkebunan Nusantara itu, Subiyono juga mengatakan, harga gula lokal pada akhir  Oktober tercatat hanya Rp  7.800 per kg. Dan harga ini dinilai kurang kondusif hingga menyebabkan petani mengalami kerugian yang sangat besar.

“Pabrik gula yang harga Pokok Produksi (HPP) nya, lebih dari Rp 6 ribu per kg, pasti akan sangat sulit bersaing, karena harga gula di pasar  international hanya sekitar Rp 4.850 per kg,” tandas Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara X itu.

Karena itu, pemerintah hendaknya segera melakukan penyelamatan industri gula nasional dengan menciptakan instrumen yang mampu mendukung terwujudnya swasembada gula. Tidak seperti sekarang ini, produsen gula lokal dibiarkan masuk ke persaingan bebas.

Target swasembada itu diyakini akan terwujud dengan sendirinya bila pemerintah mampu melengkapi dengan sejumlah instrumen  pendukunganya. Termasuk dalam hal pengendalian impor gula rafinasi dan kebijakan yang memihak petani dan produsen gula nasional.

Kini terkesan  bahwa pemerintah tidak berada dalamn industri  gula nasional.

“Tanpa itu, bukan hanya swasembada gula yang tidak terwujud, namun industri yang kini ada tak mampu bertahan, karena itu dibutuhkan tindakan yang lebih nyata oleh pemerintah,” tegas Subiyono. (lum)

Sumber : www.indopos.co.id