KELAPA SAWIT: Presiden Jokowi Didesak Moratorium di Papua

Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), organisasi yang mengikuti Dialog Pembangunan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan pada awal November.

Dalam acara tersebut, terdapat rekomendasi terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua akibat bisnis perkebunan sawit dan kehutanan.

Kasus-kasus pelanggaran HAM terkait dengan kegiatan agribisnis itu terjadi di sejumlah tempat. Mereka adalah Muting, Merauke; Tagaepe – Merauke; Jair – Boven Digoel; Lereh – Jayapura; Arso – Keerom; Yerisiam – Nabire; Mimika – Timika; Moi Kelin – Sorong; Moi Segin – Sorong.

Ada pula  kasus Pembalakan kayu di Wilayah Suku Kuri – Teluk Bintuni;  Wasior – Teluk Wondama, serta kasus perkebunan tebu di Onggari – Merauke.

"Selama masa waktu moratorium tersebut, pemerintah melakukan penyelesaian berbagai permasalahan dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat yang sudah terjadi," demikian KPA dalam keterangan resminya, Jumat (21/11/2014). "Serta melakukan koreksi atas berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku di tanah Papua."

Perwakilan warga dari 12 kabupaten itu juga mendesak agar Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat segera meninjau kembali semua kebijakan pemberian izin terhadap segala jenis investasi kehutanan dan perkebunan yang merugikan rakyat.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah  menindak oknum aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri)  melakukan tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat adat.

"Rekomendasi ini menyerukan kepada masyarakat adat di Papua untuk aktif membuat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan yang disampaikan kepada masyarakat luas dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam upaya perlindungan, penghormatan HAM," demikian keterangan tersebut.