Chatib Basri: Indonesia Tidak Memiliki Ruang Untuk Nasionalisme Ekonomi

Kandidat Presiden Indonesia sedang menggembar-gemborkan kebijakan ekonomi nasionalis, namun presiden selanjutnya harus terbuka pada investasi asing untuk mencapai penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, ucap Menteri Keuangan Chatib Basri. "Siapapun yang menjadi presiden, agar dapat mempertahankan dukungan politik, harus membuka lapangan kerja untuk mengentaskan kemungkinan," ucap Basri menjelang pemilu tanggal 9 Juli yang memiliki calon mantan komandan militer Prabowo Subianto dan gubernur Jakarta Joko Widodo.

Perekonomian harus bertumbuh dengan laju tahunan sebear 7% untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ucapnya, naik dari 5.8% di tahun 2013. Bagian investasi dari gross domestic product (GDP) harus naik menjadi 37-38% dari 32% saat ini. Dengan tingkat tabungan domestik berada pada 32% dari GDP, investasi langsung dan portofolio asing adalah satu-satunya opsi, ucapnya.

Kedua calon presiden mengemukanan nada yang nasionalis pada debat di televisi belakangan ini. Prabowo mengatakan ia akan melindungi sumber daya alam Indonesia dari eksploitasi pihak asing. Sementara Widodo, mengatkaan Indonesia harus melindungi perekonomian domestik saat ASEAN menjadi komunitas terintegrasi di tahun 2015. Survey terkini menunjukkan bahwa Widodo memimpin tipis sebanyak 3.1% terhadap Prabowo. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan memimpin negara perekonomian terbesar di Asia Tenggara kembali memicu pelemahan pada rupiah, yang terdepresiasi sebanyak 4.5% terhadap dollar AS bulan lalu.

"Salah satu alasan mengap ainvestor menjadi cemas adalah karena kompetisi yang sangat ketat. Rupiah telah terdepresiasi cukup signifikan dalam beberapa pekan belakangan. Namun saya mengatakan hal ini hanya sementara,” ucap Basri. Investor juga cemas oleh komentar dari penasihan ekonomi sekaligus saudara Prabowo, Hashim Djojohadikusumo pada pertemuan investasi awal bulan ini. Djojohadikusumo mengatakan tingkat pinjaman di Indonesia masih rendah, dan masih ada ruang untuk meminjam untuk investasi pada infrastruktur. Ia mengingatkan bahwa untuk negara seperti Indonesia ada konsensus bahwa tingkat hutang sebesar 50% GDP, hampir dua kali lipat level hutang saat ini, masih dianggap bijaksana.

Basri mengatakan tidak ada banyak ruang bagi pemerintah untuk menambah belanja karena undang-undang membatasi defisit anggaran maksimal pada 3% dari GDP. Pemerintah menetapkan target defisit fiskal tahun 2014 pada 2.4% dari GDP. "Tidak mungkin kita dapat melipatgandakan hutang dalam waktu cepat. Sehingga dari perspektif ini, saya tidak begitu cemas terhadap sisi fiskal," ucapnya.