'RI agar menjadi anggota ICCO'

Halim Abdul Razak Ketua Umum DPP Askindo optimistis Indonesia dapat berbicara banyak di pasar UE dengan menjadi anggota ICCO, kendati harus menggangarkan dana Rp2,5 miliar per tahun membayar iuran anggota. Setidaknya ekspor kakao Indonesia akan mampu meningkat 50%.

Saat ini ekspor biji dan produk kakao Indonesia di pasar UE 30.000-40.000 ton per tahun, atau kurang dari 10% dari total produksi yang mencapai 450.000-500.000 ton per tahun.

Posisi kakao Indonesia kalah bersaing dengan produsen lainnya. Sejumlah produsen kakao Afrika misalnya, mendapatkan fasilitas bea masuk (BM) 0% produk kakao olahan, sedangkan produk kakao Indonesia dikenakan BM 8%-12%.

Sedangkan biji kakao Indonesia dikenakan BM sama (0%), tetapi komoditas ini kurang dikenal, dan mutunya dianggap rendah di pasar UE. Hal ini, katanya, membuat harga kakao Indonesia juga dihargai lebih rendah.

"Kendati menjadi salah satu produsen kakao terbesar dunia [lima besar], Indonesia tak dianggap di pasar Uni Eropa, karena belum menjadi anggota ICCO di London," ungkapnya kepada Bisnis, pekan lalu.

Pasar UE tidak mengetahui secara persis mutu kakao Indonesia. Mereka lebih memilih mengimpor kakao dari negara-negara Afrika, seperti Pantai Gading, Ghana, dan Nigeria yang telah menjadi anggota ICCO.

Halim menjelaskan fakta itu setelah mengikuti peringatan Cocoa Dinner ke-75 di London, akhir Mei lalu. Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Federal Cocoa Commerce London itu diikuti sekitar 1.000 orang dari hampir semua penghasil dan konsumen kakao dunia.

Presiden Ghana, sebagai negara utama produsen kakao bahkan hadir. Sementara Indonesia diwakili duta besar di London.

Halim mengatakan Indonesia tidak bakal mampu meningkatkan volume ekspor ke UE, tanpa menjadi anggota ICCO. Hal ini, karena salah satu komoditas andalan nasional itu kalah bersaing dengan komoditas lain dari produsen Afrika, yang telah menjadi anggota ICCO.

Indonesia juga bakal kesulitan melempar komoditas kakao pada saat produksinya meningkat pada masa mendatang. Dengan proyeksi produksi 900.000 ton empat tahun mendatang, maka Indonesia membutuhkan pasar ekspor yang mampu menyerapnya.

Saat ini Indonesia dapat melempar sebagian biji kakao non fermentasi ke UE karena permintaan di pasar itu relatif masih besar. Daya serap pasar dunia terhadap biji kakao nonfermentasi 500.000-600.000 ton per tahun atau 15%-20% dari total kebutuhan dunia yang mencapai 3,3 juta ton.

Tetapi kondisinya berbeda jika produksi kakao Indonesia meningkat, sementara Indonesia belum mampu menghasilkan mutu biji kakao lebih baik (kakao fermentasi).

Konsekuensi biaya

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan Diah Maulida mengungkapkan sejauh ini belum dapat memastikan seberapa besar kepentingan Indonesia terakomodasi jika menjadi anggota ICCO.

Tetapi, lanjutnya, keanggotaan di ICCO itu tentu akan mengakibatkan konsekuensi pembayaran uang iuran yang tidak sedikit. "Saya tidak bisa jawab langsung secara substansi. Tapi menjadi anggota ada konsekuensi biaya, karena ada iuran yang cukup besar. Dari kepentingan saya belum respons dan ikuti."

Halim menyatakan organisasinya sanggup membantu iuran anggota ICCO sebesar 20% dari iuran Rp2,5 miliar per tahun. Oleh karena itu, Askindo mendesak Depdag, Deptan, Depperin, dan Depkeu mengalokasikan anggaran keanggotaan ICCO. Deplu sendiri, katanya, mendukung sepenuhnya rencana itu.

Selama ini Indonesia hanya menjadi peninjau di ICCO. Padahal dengan menjadi anggota banyak manfaatnya, seperti mendapatkan bantuan program peningkatan produktivitas, mutu, SDM, akses pasar, serta data-data penting soal konsumsi dan pasar kakao dunia.