27 Nov 2015
Sekreteris Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengungkapkan permintaan tersebut dilontarkan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/7). "Permintaan ini sangat penting terhadap perkembangan industri sawit di Indonesia," katanya kepada MedanBisnis melalui saluran telepon.
Gapki tengah menggelar IPOC ke-11 di Nusa Dua, Bali selama dua hari, 26 dan 27 November 2015. IPOC kali ini dihadiri oleh 22 negara seperti Australia, Singapura, Denmark, Arab Saudi dan masih banyak negara lainnya.
IPOC merupakan wadah para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan, pemilik, CEO dan eksekutif, serta para pengambil kebijakan baik tingkat nasional maupun internasional, untuk bersama-sama membahas isu-isu strategis di seputar industri kelapa sawit dari hulu sampai ke hilir.
IPOC juga merupakan ajang bagi para pelaku usaha untuk memperluas jaringan usahanya baik melalui pameran produk, sponsorship maupun tatap muka secara langsung. "Salah satu pokok bahasan kali ini juga adalah solusi untuk mendongkrak harga CPO di pasar internasional," tambah Timbas.
Timbas mengatakan secara nasional sedikitnya 16 juta penduduk Indonesia menggantungkan pendapatan dari industri sawit, baik sebagai pengusaha, petani maupun buruh di pabrik kelapa sawit. Begitu juga di Sumut, ekonomi daerah ini juga banyak didukung oleh industri sawit.
Sumbangan devisa dari sektor ini juga cukup besar. Tahun lalu misalnya, minyak sawit sebagai penghasil devisa terbesar nonmigas sekitar US$21 miliar atau 13,4% dari nilai total ekspor secara nasional. Sementara di Sumut, meski mengalami tekanan kinerja ekspor, sumbangan devisa ekspor CPO masih melampaui angka 43% dari total nilai ekspor Sumut. CPO juga menjadi komoditas utama penyumbang devisa terbesar di SUmut hingga kini.
Oleh karena itu, dengan menjadikan industri sawit sebagai komoditas strategis, perhatian terhadap pengembangan industri ini semakin lebih fokus. Minimal, perlakuan yang sama dengan industri migas bisa didapatkan. "Dengan begitu, industri sawit akan semakin berkembang dan memberi kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian," ungkapkanya.
Sementara itu, tambahnya, pemerintah akan mendukung rencana tersebut. Mengutip pernyataan Wakil Presiden JK dalam sambutannya, pemerintah menilai industri sawit merupakan salah satu kekuatan dalam mendongkrak ekonomi Indonesia. "Industri sawit juga telah membantu menyejahterakan masyarakat banyak," katanya mengutip JK.
Kelapa sawit kini telah menjadi sumber pangan dan energi global. Untuk mendukung perkembangan indusri ini, pemerintah berencana membangun pelabuhan di sejumlah daerah. Hal ini untuk mempermudah distribusi CPO untuk perdagangan antarpulau maupun ekspor. Sentra-sentra industri sawit pun akan semakin mudah mendapat bahan baku pendukung maupun mesin produksi karena lebih dekat dengan pelabuhan.
Begitupun, pemerintah juga meminta pengusaha kelapa sawit tidak menyimpan devisanya di luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar cadangan devisa dalam negeri semakin besar dan dengan sendirinya perekonomian semakin kuat. Jika disimpan di luar negeri, maka negara lain yang kuat. "Jika para pengusaha kelapa sawit memenuhi dan melaksakan segala kewajiban berdasarkan peraturan pemerintah. Maka pemerintah juga siap memfasilitasi bisnis kelapa sawit dalam negeri," tegas JK.
Imbauan agar pengusaha menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri tersebut sebenarnya telah masuk dalam paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko widodo (Jokowi) yang diumumkan beberapa waktu lalu. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memperkuat cadangan devisa dan memperkuat posisi mata uang rupiah. (daniel pekuwali)
© Inacom. All Rights Reserved.
EN
