JAKARTA:

Silang pendapat yang muncul dalam setiap pengangkatan direksi BUMN sebentar lagi akan berakhir dengan dibakukannya sistem rekrutmen pimpinan perusahaan negara.

United Nation Development Program (UNDP) dan BUMN Watch-melalui program Partnership-mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyusun acuan sistem rekrutmen seluruh direksi BUMN.

Latar belakang perlunya penyusunan acuan sistem rekrutmen direksi BUMN,

menurut Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, karena sejauh ini belum ada tolok ukur yang baku dan aplikabel untuk proses tersebut.

 "Malah proses rekrutmen direksi BUMN sering kali dimanfaatkan untukkepentingan lain, termasuk urusan politik. Atas dasar itulah UNDP dan BUMN Watch akan menyusun acuan sistem rekrutmen direksi BUMN dan pejabat instansi pemerintah," ujarnya kemarin.

Untuk mengkaji acuan sistem rekrutmen secara lebih dalam, menurut dia, BUMN

Watch dan UNDP akan menyelenggarakan workshop pada 20-21 April di akarta.

Workshop bertema Reformasi Sistem Rekrutmen Direksi BUMN dan Birokrasi pada Era Global itu akan menampilkan Menteri Negara BUMN Sugiharto dan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai pembicara kunci.

Menurut Naldy, workshop itu dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan direksi BUMN dan pejabat birokrasi.

"Sasaran dari kegiatan ini adalah para direksi dan Serikat Pekerja dilingkungan BUMN se-Indonesia, pejabat publik di lingkungan departemen danpemerintah daerah," tuturnya.

Sumber: Bisnis Indonesia