Presiden lontarkan wacana New Deal. ISEI: Kembalilah ke pertanian

Menurut dia, era globalisasi menjadikan suatu negara hanya efisien di satu atau beberapa cabang produksi. Bagi Indonesia, lanjutnya, cabang produksi yang paling efisien adalah sektor pertanian yang menjadi tempat mencari nafkah bagi sekitar 49% angkatan kerja.

"Biarkan negara lain menjadi penghasil pesawat terbang dan mobil, karena mereka efisien di sana," tutur Burhanuddin yang juga Gubernur Bank Indonesia.

Pendapat itu disampaikan Burhanuddin saat memberikan sambutan pembukaan Kongres ISEI XVI di Manado Convention Centre (MCC) tadi malam. Acara itu dijadwalkan berlangsung pada 18-20 Juni.

Ketua ISEI merujuk pada laporan The Economist bertajuk World in Figure yang memuat peringkat produk unggulan setiap negara. Dari laporan itu, disebutkan bahwa produk berdaya saing terbaik adalah komoditas pertanian, seperti minyak sawit dan karet alam yang menempatkan Indonesia pada peringkat kedua dunia.

Sedangkan untuk karet sintetis, Indonesia berada di peringkat keempat. "Dari 11 komoditas pertanian, kita berada di posisi 10 besar dunia. Ini adalah potensi besar yang Indonesia miliki pada era globalisasi ini," kata Burhanuddin.

Dia menjelaskan pembangunan sektor pertanian juga bisa menjadi jembatan pemenuhan tuntutan pemerataan secara kewilayahan dan akan menggerakkan masyarakat yang memang sejak awal bergelut di cabang produksi tersebut.

Untuk itu, katanya menekankan, perlunya penelusuran lebih lanjut mengenai cabang produksi lain yang unggul, efisien, berkandungan impor relatif rendah, dapat meningkatkan nilai tambah, dan menggiatkan kegiatan ekonomi masyarakat secara massal.

Kongres ISEI XVI itu secara resmi dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir pada acara itu antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Darmin Nasution, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, dan ekonom Sri Adiningsih.

Kepala Negara meminta ISEI membantu pemerintah merumuskan kembali arah strategi pembangunan di Indonesia agar perekonomian makin kuat.

"Bantu saya, bantu pemerintahan yang saya pimpin untuk merumuskan kembali arah pembangunan strategi Indonesia dalam jangka pendek, berikut rekonstruksi pascakrisis, dan juga jangka menengah sehingga perekonomian makin kuat dan tumbuh."

New Deal

Presiden mengusung konsep prioritas pembangunan yang diberi nama New Deal untuk dibahas dalam kongres ISEI kali ini. Konsep itu terdiri dari: Pertama, penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, program terarah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

"Dalam APBN dan APBD masalah pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang penting. Dalam tiga, empat, lima tahun ke depan hal tersebut akan meningkat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan," kata Yudhoyono.

Sayangnya tidak diuraikan lebih lanjut seperti apa konsep New Deal tersebut dalam tataran praktis kebijakan ekonomi yang bisa diadopsi oleh Indonesia.

Lebih jauh, Kepala Negara berpendapat ekonomi makro dan stabilitas penting, tetapi tidak cukup tanpa dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan, lapangan pekerjaan, dan kualitas hidup masyarakat.

Presiden merujuk pada akibat krisis ekonomi yang luar biasa, sehingga saat ini terdapat 40 juta rakyat miskin dan 20 juta setengah miskin. Namun hal tersebut bukan semata-mata karena krisis, tetapi juga akibat rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan.

Atas dasar itu Kepala Negara menggarisbawahi perlunya program jangka pendek dan menengah yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pemenuhan pendidikan dasar.

Presiden Yudhoyono juga menyatakan urgensi implementasi triple track strategy yang berisi: Pertama, peningkatan petumbuhan iklim investasi. Kedua, menggerakkan sektor riil. Ketiga, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang di depan Presiden menyatakan provinsinya memiliki aset besar, yakni pariwisata dan maritim. Karena itu, dia berharap agar diterapkan kebijakan nasional bagi Sulut sebagai salah satu wilayah special economic zone.

"Ini [keinginan] tidak sebagai sikap primodial tapi untuk keutuhan dan kekuatan NKRI karena geopolitik Sulut berseberangan langsung dengan kepulauan tetangga," ungkapnya.

Dengan pemberian perlakuan khusus, Sinyo Harry yakin dapat memacu perkembangan perekonomian masyarakat provinsi Sulawesi Utara dan seluruh rakyat Indonesia.