26 Jun 2006
Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian Ahmad Manggabarani mengatakan semula beberapa investor, baik lokal maupun asing menduga di sepanjang perbatasan tersedia lahan seluas dua juta hektare (ha) lebih yang dapat dipakai untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, sehingga mereka berminat.
Namun, setelah dilakukan studi oleh Deptan yang menyebutkan di kawasan itu hanya terdapat 180.000 ha yang dinilai layak, maka investor-investor tersebut kini tidak jadi merealisasikan niatnya untuk masuk.
"Mereka [investor] mau masuk kalau ada lahan. Tapi kalau tidak ada? Mega proyek apa yang akan kami buat? Jadi mereka tak mau masuk," katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.
Menurut Manggabarani, di samping itu areal seluas 180.000 ha ini tersebar di seluruh wilayah Kalimantan, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Tetapi, lanjutnya, dari luasan tersebut belum dapat diketahui secara pasti lokasi mana saja yang cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, terutama lahan yang berada di luar kawasan hutan.
"Jadi, bagaimana investor itu mau masuk. Wacananya pun simpang siur, dari Chinalah dari sinilah. Tapi ya itu, mana dia mau masuk kalau cuma 180.000 ha. Terus lahannya dibagi-bagi lagi, tak berada dalam satu blok," paparnya.
Pada April 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Presiden China Hu Jintau di Jakarta menghasilkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani 25 April 2005. Di mana kedua negara akan berkolaborasi membuat strategi di area perbatasan, pembangunan ekonomi dan budaya.
Pada Juni 2005, dalam presidential meeting yang menindaklanjuti hasil kunjungan delegasi perdagangan Indonesia ke China yang dipimpin Kadin Indonesia menghasilkan kesepakatan China akan investasi di tujuh sektor berbeda termasuk energi dan infrastruktur dengan nilai sekitar US$7,5 miliar. China Development Bank akan memberikan bantuan modal ke perusahaan China yang akan investasi di Indonesia, termasuk di perkebunan kelapa sawit.
Pada kunjungan ke China, 29 Juli 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani MoU untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur. Bahkan, kata Ketua Umum Kadin Pusat, M.S. Hidayat, Indonesia menyiapkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sekitar 2 juta hektare yang diperuntukkan untuk investor nasional dan China. Lokasinya di perba-tasan Indonesia dan Malaysia.
Tak ada megaproyek
Diperkirakan, ada 40 sampai 50 perusahaan yang akan diseleksi untuk berinvestasi di sana. Termasuk Sinar Mas group yang dilaporkan berencana investasi US$500 juta di perbatasan itu. Mereka akan berpartner dengan CITIC Group dari China yang penandatanganannya dilakukan saat Wapres Yusuf Kalla mengunjungi China pada Agustus 2005. Di sini CITIC akan bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan, jembatan, irigasi, gudang dan fasilitas penting lainnya.
Lebih jauh Dirjenbun menjelaskan dari 180.000 ha yang dinilai layak di kawasan perbatasan tersebut, nantinya juga tidak hanya untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit saja, tapi akan digunakan untuk perkebunan kakao atau karet.
Jadi, tegas dia, tidak ada istilah megaproyek di kawasan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. "Megaproyek di perbatasan selalu membuat ribut. Itu tidak benar."
Pemerintah, menurut dia, sekarang akan le-bih memfokuskan untuk mengevaluasi kembali izin-izin usaha perkebunan yang telah dikeluarkan kepada beberapa perusahaan, namun izin tersebut tidak segera dimanfaatkan.
Izin yang tidak dimanfaatkan inilah, ujar dia, yang akan ditawarkan ke investor. "Lebih dua juta hektare areal yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang sudah mengantungi izin. Ini yang akan kami tawarkan ke investor," ujarnya.
Sebelumnya Menteri Pertanian Anton Apriyantono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR mengakui nilai kelayakan lahan di kawasan perbatasan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit sangat kecil, mengingat hanya terdapat areal 180.000 ha.
Dari luasan itu, ujarnya, pemerintah juga akan memanfaatkannya untuk pengembangan komoditas unggulan lain, seperti kakao dan karet. "Jadi tidak hanya kelapa sawit saja."
© Inacom. All Rights Reserved.