'10 Komoditas bentuk panik pemerintah'

Menurut Amirudin Saud Ketua Umum GPEI (Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia), pernyataan pemerintah soal prioritas 10 produk unggulan itu sebenarnya tidak perlu, karena terkesan diulang-ulang.

Sebaliknya, imbuhnya, yang dibutuhkan dunia usaha adalah bentuk dukungan konkriet pemerintah, seperti, memberikan fasilitas kenyamanan untuk kegiatan ekspor.

"Kami kira ini hanya pengulangan soal komoditas unggulan. Sebaliknya kami menilai statemen ini karena pemerintah melihat semangat eksportir mulai berkurang. Padahal berhasil tidaknya ekspor komoditas unggulan harus dimulai dari pemerintah."

Sebelumnya pada kongres ISEI di Manado kembali mengemuka pentingnya dukungan terhadap 10 komoditas unggulan ekspor. Ke-10 komoditas itu termasuk sejumlah produk primer yang selama ini memang telah menjadi primadona ekspor Indonesia, seperti kelapa sawit, kakao, kopi.

Dalam hal ini, menurut Amirudin, pemerintah tidak harus fokus memikirkan berbagai macam fasilitas fiskal dan moneter, seperti dukungan dana perbankan.

Tetapi pemerintah jangan lagi menghalangi-halangi kegiatan ekspor, misalnya, rencana pemberlakuan pungutan ekspor (PE) kakao. Yang penting, katanya, devisa bisa masuk lebih besar.

Menurut Amirudin, petani dan produsen komoditas pertanian selama ini telah banyak memberikan kontribusi besar, kendati dukungan dana dan kredit tidak mencukupi.