Tak Bermanfaat, Presiden Jokowi Bubarkan Dewan Gula

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur mengatakan, sudah seharusnya lembaga non struktural ini  dibubarkan karena tak ada manfaatnya.

"Saya kira tepatlah Presiden Jokowi membubarkan dewan gula. Sudah lama ada desakan agar DGI dibubarkan, karena tak aktif bahkan tak ada kegiatan rapat," ujar  Natsir mengaku yang merupakan anggota dari dewan gula dari unsur pengusaha di Jakarta, Sabtu (13/12/2014).

Selama ini, kata Ketua Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) ini, tugas dewan gula memiliki  berbagai pokja antara lain perdagangan, distribusi, tanaman, namun tugas utama selama ini menghitung alokasi kebutuhan gula nasional.

"Selama ini peranan sentral dewan gula adalah menghitung kebutuhan gula di dalam negeri setiap tahun. Hal ini terkait dengan produksi lokal dan kebutuhan impor gula," jelasnya.

Financeroll – Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KNTA) Winarno Tohir meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk kembali Dewan Gula Indonesia. Saat ini lembaga tersebut masih dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi di dalam industri gula. Tanpa lembaga itu, ia mengkhawatirkan terjadi liberalisasi perdagangan gula rafinasi di indonesia. Nasib petani makin jauh dari sejahtera.

Selama ini yang mendengarkan setiap keluhan petani hanya Dewan Gula. Petinggi lembaga itu juga bersedia berkomunikasi dengan petani meski pada akhirnya suara-suara petani selalu kalah di dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, Dewan Gula menjadi tempat mengatur manajemen produksi, perdagangan, dan distribusi gula.

“Setidaknya petani didengar perlu didengar meski akhirnya keluhan tersebut tidak direalisasikan. Bagi petani, itu sudah mendorong mereka merasa tidak dilupakan pemerintah,” kata Winarno pada HARIAN NASIONAL, Minggu (14/12).

Menurut dia, kehadiran perwakilan petani tebu yang bisa berbicara ke pemerintah sangat penting. Ia mengharapkan keputusan Dewan Gula banyak bermanfaat bagi petani tebu bukan malah dirugikan.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Sumitro Soedikin mengatakan, Jokowi tidak seharusnya membubarkan Dewan Gula Indonesia, justru semestinya diperkuat. Dewan Gula Indonesia harus punya taji yang memengaruhi pemetaan dan kebijakan industri gula.

Ia mengakui selama ini peran lembaga tersebut kurang optimal. Apalagi tampuk pimpinan dipegang Menteri Pertanian. Hal ini akan memicu fokus kerjanya terganggu. Seharusnya, menteri pertanian dan menteri perdagangan yang menjadi ketua serta wakil dewan penasihat. Fungsi ketua dijalankan profesional yang memahami industri gula secara menyeluruh.

“Kalau Dewan Gula Indonesia dibubarkan, industri gula bakal semakin kacau. Tanpa Dewan Gula ke mana kami harus berkoordinasi? Ketika ada dewan gula saja masih sering terjadi salah persepsi dan kesalahpahaman,” kata Sumitro.

Ia menilai, pembubaran hanya bermanfaat untuk efisiensi belanja pemerintah. Namun sebenarnya pemerintah justru terancam kehilangan pemasukan apabila industri gula tidak memiliki wadah dan jembatan yang mampu mengakomodir seluruh permasalahan.

“Masalah gula bukan hanya soal impor, tapi bagaimana mencapai swasembada, pemberdayaan, dan pengolahan industri gula. Kita tidak bisa membuat keputusan dari birokrasi, tetapi masyarakat terutama petani perlu dilibatkan. Inilah yang hilang kalau dewan gula dibubarkan,” kata Sumitro.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur justru melihat keputusan Jokowi tepat. Peranan lembaga tersebut dinilai tak berjalan. Bahkan, terkesan berjalan sendiri tanpa melibatkan anggotanya. “Saya salah satu anggota Dewan Gula bagian distribusi namun tak pernah diajak rapat atau pertemuan. Jadi percuma dipertahankan. Tak berfungsi dengan baik,” kata Natsir. (RPS)