Petani Tebu Surati 4 Menteri Jokowi, Tolak Impor Gula oleh BUMN

Hari ini Pkl. 14:26 WIB

MedanBisnis - Jakarta. Petani tebu yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) melayangkan surat penolakan terhadap rencana impor gula mentah (raw sugar) sebanyak 381.000 ton yang diusulkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Surat tersebut ditujukan kepada 4 menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Surat tersebut ditulis pada tanggal 23 Mei 2016. Berikut ini ini surat yang diajukan petani tebu kepada 4 menteri:

Kepada Yth.
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI
2. Menteri Perdagangan RI
3. Menteri Pertanian RI
4. Menteri Perindustrian RI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya surat Menteri BUMN Nomor: S-288/MBU/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal izin impor raw sugar tahun 2016 dan surat Nomor: S-289/MBU/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal impor raw sugar tahun 2016 yang menugaskan PTPN X untuk melakukan impor raw sugar sebanyak 381.000 ton kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:Bahwa neraca gula tahun 2016 sampai saat ini belum ditetapkan sehingga belum diketahui adanya kekurangan gula pada tahun 2016. Taksasi produksi gula giling tahun 2016 secara riil baru diketahui sekitar bulan Agustus 2016 pada saat puncak musim giling, sehingga akan diketahui stok gula cukup apa tidak.Bahwa dasar perhitungan kebutuhan impor raw sugar 381.000 ton tidak jelas, sehingga kami khawatir stok gula tahun 2016 melebihi kebutuhan dan dampaknya harga gula turun, lebih-lebih pada awal tahun 2016 ada impor gula PPI sebanyak 200.000 ton.Kebijakan impor raw sugar dengan dalih sebagai kompensasi agar PTPN dan PT RNI menjamin rendemen minimal 8,5% adalah kebijakan instan dan tidak mendidik. Akar masalah rendemen rendah karena pabrik gula tidak efisien. Hal ini terbukti pabrik gula yang efisien rendemennya bisa di atas 8,5 % sehingga yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kinerja pabrik gula agar efisien.Dasar dari kebijakan impor raw sugar untuk idle capacity mestinya adalah jumlah produksi gula lebih rendah dibanding kebutuhan konsumsi nasional dan pabrik gula kekurangan bahan baku. Persoalannya kemudian pabrik gula yang tidak efisien akan ditinggalkan petani sehingga praktis kekurangan tebu. Akan lebih baik pabrik gula yang tidak efisien itu direvitalisasi total bukan malah menggiling raw sugar.Keuntungan dari hasil mengolah raw sugar bagi pabrik gula yang tidak efisien akan habis untuk menjamin rendemen kepada petani. Jadi tidak mungkin dari keuntungan mengolah raw sugar itu untuk merevitalisasi pabrik gula.Pada prinsipnya kami para petani sangat mendukung jaminan rendemen 8,5% sebagaimana yang dulu telah dijanjikan oleh Menteri BUMN tanpa embel-embel kompensasi impor raw sugar.Impor raw sugar pernah dilakukan oleh pabrik gula BUMN maupun swasta tetapi tidak ada dampak positif terhadap perbaikan kinerja pabrik gula.Bahwa hal-hal tersebut merupakan hasil sarasehan petani tebu yang tergabung dalam DPN APTRI yang diadakan di Surabaya tanggal 20 Mei 2016. Berdasarkan hal-hal tersebut kami petani tebu yang tergabung dalam DPN APTRI menolak rencana impor raw sugar sebagaimana yang dituangkan dalam surat Menteri BUMN tersebut.

Demikian surat penolakan impor raw sugar ini kami buat agar menjadi pertimbangan dan masukan bagi bapak menteri dalam membuat kebijakan dan kami harap bapak menteri dapat memberikan perlindungan kepada kami para petani tebu, dan kami ucapkan terima kasih. (dtf)