'Perlu disusun strategi dagang global-multilateral'

Stratak ini mesti disusun cepat karena bagaimanapun krisis yang kini melanda Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) akan membawa dampak luas bagi perkembangan sektor perdagangan, industri, dan pertanian di dalam negeri.

Demikian diungkapkan Chairperson Advocacy Center for Indonesian Farmers (ACIF) Sutrisno Iwantono dan Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ) Bonnie Setiawan yang dihubungi terpisah di Jakarta, kemarin.

Keduanya juga menyatakan stratak baru itu perlu disosialisasikan kepada negara lain yang berkepentingan sama. Dan G-33, yang dinilai telah maksimal dalam menjalankan fungsinya sepanjang Putaran Doha, harus mengambil peran di depan.

"Stratak baru ini perlu dipikirkan. Dan G-33, kita, kalau perlu dengan memperkecualikan Malaysia yang sudah membelot, musti berdiri di depan menggalang solidaritas dan dukungan global untuk misi yang sama," ujarnya.

"Dari macam-macam kelompok negara di WTO, cuma G-33 yang konsisten mendukung isu pembangunan. Ikatannya ideologi ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan. Ini modal sosial yang kuat untuk menyusun stratak baru itu," kata Bonnie.

Malaysia adalah negara yang pada KTM V Cancun 2003 bergabung dalam G-33. Tapi 29 Juni lalu, negara tersebut memilih bergabung bersama Amerika Serikat (AS) dan eksportir biji-bijian yang tergabung dalam Cairns Group guna membatasi SP dan SSM yang diusung G-33.

Terhadap pembelotan ini, Sutrisno menyatakan keprihatinannya. "Jika Malaysia dan Thailand mau mengekspor produk pertaniannya ke Indonesia, bicarakan saja lewat AFTA. Kalau sudah begini ya apapun kita mesti catat," sambungnya.

SP dan SSM adalah instrumen perlindungan yang dimandatkan oleh KTM IV WTO Doha 2001. SP memperkecualikan sejumlah produk dari penurunan tarif, SSM instrumen untuk membatasi impor produk yang diperkecualikan itu.

Seperti diketahui, pertemuan Komite Perundingan Perdagangan WTO yang dihadiri lebih dari 60 menteri Sabtu lalu di Jenewa kembali gagal menyepakati modalitas penurunan tarif produk pertanian, produk industri, dan pemangkasan subsidi domestik.

Kegagalan itu melanjutkan dua kali kegagalan sebelumnya, pertama di paruh Desember 2005 pada KTM VI Hong Kong, lalu akhir April lalu.