24 Aug 2016
Hari ini Pkl. 07:34 WIB
MedanBisnis - Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk membawa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 kepada pembahasan lebih lanjut pada tingkat teknis. Kesepakatan dicapai setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dalam sidang paripurna.
"Dengan demikian RAPBN 2017 akan dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis," kata Ketua DPR Ade Komarudin saat rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/8).
Dalam RAPBN 2017, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 5,3%. Inflasi sebesar 4%, tingkat bunga SPN 3 bulan 5,3%. Nilai tukar rupiah 13.300/US$, harga minyak US$ 45/barel serta produksi minyak 780.000 barel per hari dan gas 1,1 juta barel setara minyak.
Belanja negara diajukan sebesar Rp 2.070,5 triliun. Kemudian pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.737,6 triliun sehingga ada defisit sebesar Rp 332,8 triliun atau 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Masing-masing fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti beberapa hal dari yang diajukan oleh pemerintah. Kritik cukup tajam datang dari fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Mizar Zahro.
Mizar menyatakan pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan pemerintah masih di bawah harapan. Harusnya dengan adanya program pengampunan pajak atau tax amnesty, ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Apalagi dari sisi kualitas pertumbuhan yang dinilai belum mampu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia."Salah satu dikarenakan masih minimnya ruang fiskal, karena ketidaktercapainya penerimaan negara. Seperti tahun ini yang sudah direvisi, namun juga tidak tercapai. Sehingga anggaran yang disediakan tidak bisa berjalan karena kurangnya penerimaan," papar Mizar.
Dari Fraksi PAN, Sukiman menyampaikan bahwa APBN tidak seharusnya dirancang defisit. Sehingga ketergantungan akan pembiayaan bisa dikurangi. "Fraksi PAN menginginkan ke depan asumsi defisit tidak disertakan dalam RAPBN, agar nanti kalaupun terjadinya defisit, benar-benar digunakan untuk belanja yang produktif berupa belanja modal dan investasi," terangnya.
Fraksi PKS juga menyoroti persoalan utang pemerintah. M Nasir mengatakan bahwa pemerintah harus dapat mengurangi utang yang nominalnya terus bertambah drastis setiap tahun. Begitupun dengan tahun depan.
Di samping itu, pemerintah harus membayar cicilan bunga utang dalam jumlah yang besar. Ketidakmampuan pemerintah membayar bunga utang dari penerimaan mengakibatkan keseimbangan primer defisit, menandakan APBN yang dikelola menjadi tidak sehat."Defisit keseimbangan primer yang juga meningkat dan menandakan bahwa APBN masih belum sehat. Pemerintah harus serius dalam pengelolaan utang," ungkap Nasir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mempelajari pandangan yang disampaikan oleh DPR. Ini kemudian akan jadi bekal pembahasan lebih teknis nantinya."Saya akan mempelajari semua yang disampaikan, nantinya juga sekaligus dibahas," ujar Sri Mulyani saat meninggalkan Gedung DPR. (dtf)
© Inacom. All Rights Reserved.
EN
