Indonesia-Tiongkok sepakat tingkatkan kerja sama ekonomi-keuangan

Banyak yang dibahas, antara lain tindak lanjut pertemuan sebelumnya, mengenai likuiditas support dari Tiongkok, termasuk adanya tambahan 20 miliar dolar AS,

Antalya (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat meningkatkan kerja sama bidang ekonomi dan keuangan termasuk bantuan negara itu untuk menambah dukungan likuiditas kepada RI.

"Banyak yang dibahas, antara lain tindak lanjut pertemuan sebelumnya, mengenai likuiditas support dari Tiongkok, termasuk adanya tambahan 20 miliar dolar AS," kata Presiden Jokowi di Hotel IC Santai Antalya Turki, Minggu malam.

Menurut Presiden, kedua negara juga menyepakati upaya peningkatan investasi yang akhirnya akan memberi tambahan kapital masuk.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana menyebutkan Presiden Jokowi pada Minggu ini sekitar pukul 15.45 Waktu setempat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RRT Xi Jin Ping.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di sela-sela KTT G-20 ini, kedua pimpinan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan keuangan. Disamping itu, dibahas pula sejumlah isu keuangan global yang menjadi perhatian KTT G-20 kali ini.

Presiden Jokowi menyambut baik komitmen Pemerintah RRT untuk membantu sektor keuangan Indonesia melalui pendanaan bagi perbankan Indonesia dan liquidity support.

Selain itu, Presiden Jin Ping menyampaikan kesiapan Pemerintah RRT untuk meningkatkan Bilateral Currency Swap Arrangement yang diberikan kepada Indonesia menjadi sekitar 20 miliar dolar AS.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta dukungan Presiden Jin Ping agar pejabat Indonesia yang kompeten dapat masuk dalam manajemen puncak Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) serta keinginan Indonesia untuk menempatkan kantor regional pertama AIIB di Jakarta.

Sementara itu, terkait masalah global, Presiden Jokowi menyampaikan rencana Indonesia untuk mendorong reformasi arsitektur keuangan global di G20, seperti yang telah disampaikannya pada Konferensi Asia Afrika lalu.

Reformasi ini segera dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan pada sistem keuangan internasional antara negara maju dan negara berkembang.